sp2d up adalah. Standar Kompetensi dan Kompetensi Dasar 1. sp2d up adalah

User Dan Password Dapat Diperoleh Dengan Terlebih Dahulu Mengajukan Persyaratan Dengan Format Dan Lampiran Sebagaimana Diatur Dalam Peraturan Dirjen Perbendaharaan Nomor PER. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) adalah surat perintah yang diterbitkan oleh kuasa BUN kepada Bank Operasional/Kantor Pos dan Giro berdasarkan SPM untuk memindahbukukan sejumlah uang dari Kas Negara ke rekening pihak yang ditunjuk dalam SPM berkenaan. Kelengkapan dokumen SPM-UP untuk penerbitan SP2D adalah surat pernyataan tanggung jawab pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran. SP2D UP b. Pertama kali dicatat di BKU kolom Selanjutnya dicatat di. Surat Perintah Membayar UP yang selanjutnya disingkat SPM-UP adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan surat perintah pencairan dana atas Beban pengeluaran DPA SKPD yang dipergunakan sebagai UP untuk mendanai Kegiatan. Surat Perintah Pencairan Dana Uang Persediaan ( SP2D UP ) adalah surat yang dipergunakan untuk mencairkan dana uang persediaan lewat bank setelah SPM terbit. library. Surat Perintah Pencairan Dana Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SP2D-GU adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM. Bendahara pengeluaran SKPD A menerima SP2D UP sebesar Rp. 10. Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada Bendahara Pengeluaran untuk membiayai kegiatan operasional sehari-hari Satker atau membiayai pengeluaran yang menurut sifat dan tujuannya tidak mungkin dilakukan. 1. Pembukuan penerimaan SPM/SP2D UP oleh Bendahara Pengeluaran adalah. Saldo kas tunai BP/BPP pd akhir hari kerja paling banyak Rp. Buku Pembantu UP yang menampung segala pengeluaran maupun penerimaan. Pembukuan penerimaan SPM/SP2D UP oleh Bendahara. SPP-UP yang dinyatakan lengkap akan dibuatkan. 000Belanja. Dana UP yang diberikan adalah sebesar Rp. Buka menu navigasi. BKU (D), BP Kas Tunai (D), BP UP (D), Buku Pengawasan Anggaran Belanja (disahkan) Dokumen pengeluaran atau potongan melalui proses penerbitan surat perintah pencairan dana (SP2D) Persyaratan yang harus dipenuhi untuk mengajukan revisi/ralat surat perintah membayar (SPM) adalah sebagai berikut: Dokumen yang berisikan list revisi/ralat yang telah ditandatangani kuasa hukum pengguna anggaran; Copy file SPM dan SP2D yang belum. 36. Nilai default besaran UP adalah 1/12 pagu anggaran dan bisa diedit sesuai kebutuhan; User BUD membuat jadwal penatausahaan (hal. SP2D UP dan GUP saja c. 1 pt. - 3 - dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK. 05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK. SPM-GUP dapat dilakukan apabila dana UP telah dipergunakan paling sedikit 50% dari dana UP Tunai. - pembayarannya dengan SP2D UP/GU/TU - pembayarannya dengan SP2D LS f. SPM UP: SPM UP yang diterbitkan melalui system aplikasi SPM; ADK SPM UP yang memuat PIN PPSPM; Surat pernyataan dari KPA yang dibuat sesuai format. Dalam kerangka SPAN, Service Desk yang dimaksud adalah unit di bawah Ditjen Anggaran dan customer IT adalah pengguna SPAN. TUP masih belum cukup d. SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa BUN untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN berdasarkan SPM. Satker BLU menyampaikan SP3B BLU paling lambat pada hari kerja terakhir triwulan berkenaan pukul 10. KPA b. . a. 3. 000,00. ada tidaknya penggantian uang PUBLIKASI SP2D UP / TUP / GUP / PTUP Untuk waktu yang lama selama 1 jam sejak ADK SPM diterima. 1. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut SP2D adalah surat perintah yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa BUN untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN berdasarkan SPM. 30. penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA – Perangkat Daerah. SP2D, SPM Register 1 SPTU ke SKPD 1 B. SKPD d. SP2D, serta GUP. IKA SPM UP F-12 Format SPM UP 3. Multiple Choice. 2 berikut dicatat pada sisi pengeluaran…. Penerbitan Surat Permintaan Membayar (SPM) d. untuk masing-masing SPM GUP tersebut telah terbit SP2D. Uang Persediaan adalah uang muka kerja dari Kuasa BUN (KPPN) kepada Bendahara Pengeluaran yang dapat dimintakan penggantiannya (revolving). a. 13. Pengajuan SPP untuk nomor SPP-GU ini belum masuk dalam kolom tersebut karena belum diterbitkan SP2D nya. Dalam tahap pertama ini, KPP akan menyampaikan SP2DK kepada wajib pajak melalui kunjungan atau visit. 13. 600. Sebuah angka yang cukup besar bukan?SP2D UP. 1. Suatu cara untuk mengatur, mengubah, menambah, atau mengurangi bentuk atau tatanan suatu program/aplikasi. Multiple Choice. Uang persediaan saja b. PUBLIKASI SP2D UP / TUP / GUP / PTUP Untuk waktu yang lama selama 1 jam sejak ADK SPM diterima. Pengisian Pengeluaran Surat Perintah Pencairan Dana ( SP2D ) 3 | H a l a m a n 10. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM. Terbitkan SP2D, Form B. Benar. Klik tombol untuk menambahkan Transaksi Kas Umum Bendahara Pengeluaran dengan jenis transaksi Penerimaan SP2D UP,. 53. Tambahan Uang Persediaan, yang selanjutnya disingkat TUP, adalah uang yang diberikan kepada satker untuk kebutuhan yang sangat mendesak dalam satu bulan melebihi pagu UP. Pasal 16. 000. 000. Bendahara dapat mengajukan SPP yang terdiri dari: Uang Persediaan (UP) Ganti Uang Persediaan (GU) Tambah Uang Persediaan (TU) Langsung (LS) LS Gaji LS Barang dan Jasa Bendahara membuat register SPP, SPM dan SP2D untuk mendokumentasikan pengajuan dana. Balai Diklat Keuangan Cimahi. 000. UP merupakan uang muka dari Kuasa BUN kepada Bendahara Pengeluaran yang dapat dimintakan penggantiannya (revolving). Jurnal finansial Beban Jasa Kantor 1. Inv) adalah lima digit angka (bebas) tanggal rekam diisi tanggal. Batas pengajuan SPMGUP Tunai adalah 30 hari kalender setelah tanggal SP2D UP/GUP terakhir. Pembayaran e-Bupot Menggunakan SP2D. (SP2D-GUP), jika. 000,- . Tanggal SP2D TU diisi dengan tanggal terbitnya SP2D TU. 4. Register SP2D Uang Persediaan (UP), Ganti Uang Persediaan (GU), dan Langsung (LS) oleh kominfo. Kolom-kolom pada tabel “Realisasi Pendapatan” yang per akun adalah “No. Tetap tenang karena SP2DK bukanlah surat pemeriksaan pajak, melainkan hanya surat untuk meminta informasi atau penyesuaian data WP. 37. 17. PPKD b. Dokumen SPP-UP terdiri dari: 1) Surat Pengantar SPP-UP 2) Ringkasan SPP UP 3) Rincian SPP UP (SPP. Dasar Hukum: Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK. Besaran UP kartu kredit pemerintah sebesar 40%. Bukti SP2D Terbitkan SP2D, Form B. id Jakarta - Dalam pengelolaan uang pemerintah untuk kebutuhan belanja, dikenal istilah SP2D yang merupakan singkatan dari Surat Perintah Pencairan Dana. 48. 000. Pengajuan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) c. 000 Jurnal. explore. SP2D-LS BARANG DAN JASA 6. 000. 163. B S Semua pengeluaran anggaran di satker dicatat di buku pengawasan anggaran belanja. 3. Penyelesaian Retur SP2D Yang dimaksud dengan Retur SP2D adalah penolakan/pengembalian atas pemindahbukuan dan/atau transfer pencairan APBD dari Bank Penerima Kepala Bank Pengirim. a. Surat perintah tersebut diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa Bendahara Umum Negara untuk pelaksanaan. Sistem ini terdiri dari :. Multiple-choice. Kuitansi. Harus ditambahkan lagi perhitungan persentase nominal GUP, yang rumus. Uang Persediaan (UP) adalah uang muka kerja dalam jumlah. Syarat pengajuan koreksi SPM :. Bendahara Pengeluaran adalah orang yang ditunjuk untuk menenma, meny1mpan, membayarkan, menatausahakan, dan. 860,-. SP2D-UP/TUP atas SPM-UP/TUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (7) huruf a diterbitkan paling lambat tanggal 10 Desember 2014 pada jam kerja; b. Mei: 7: Jumlah total sisa UP dan TU yang disetorkan kembali oleh seluruh SKPD ke rekening kas daerah adalah Rp124. Register SP2D Uang. 35. 14. 000. Pada tanggal 15 Januari 2015, PPKD menerbitkan SP2D UP untuk SKPD. 54. 125. Pengeluaran. 80. Untuk mengetahui lebih dalam soal SP2D, yuk simak penjelasan berikut ini beserta sejumlah contohnya. Kolom 5 diisi dengan jumlah SPM-UP/GU/TU yang ditolak penerbitan SP2D. 000, Rp200. Kepala Kantor d. 2. 000. Penerimaan UP berasal dari. Siklus Perekaman UP Awal Pada SAKTI WEB. yang akan diterima Pemerintah Kota Gemah Ripah untuk periode tahun. 600. 000,Dibeli buku cek sebesar Rp 100. 000,00 (lihat Lampiran 5). 457. Tidak di saat load. Surat Perintah Membayar Penggantian UP yang selanjutnya disingkat SPM-GUP, adalah SPM yang diterbitkan oleh PA/Kuasa PA dengan membebani DIPA, yang dananya dipergunakan untuk menggantikan UP yang telah dipakai. SP2D sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (3) huruf b dikirimkan kepada Pejabat Penandatangan SPM paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah daftar penguji/pengantar dan SP2D lembar ke-1 diterima oleh Bank Indonesia. 000,- Transaksi yang terjadi pada bulan Januari 2009 adalah sebagai berikut: 2 Januari 2009 Diterima DIPA dengan perincian seperti data di atas. 000,- telah disetorkan langsung ke KasDa d. SPM-LS Rp 10 juta. com. Berikut adalah standar jurnal untuk mencatat transaksi pendapatan di PPKD : No Transaksi Standar jurnal 1 Penerimaan pendapatan. SPM-PTUP (Pertanggungjawaban TUP) yang harus diajukan satker paling lambat 1 (satu) bulan sejak terbitnya SP2D-TUP. Besaran UP merupakan besaran belanja yang direncanakan tidak menggunakan mekanisme LS. 1. SP2D Ganti Uang (SP2D-GU) berikut Nihilnya; c. 32. . PENGERTIAN, TUGAS DAN FUNGSI BENDAHARA MENURUT UNDANG-UNDANG NO. a. 18. 1 pt. jumlah. Terbitkan SP2D, Form B. Pembukuan SPM UP/TUP yang sudah SP2D Dokumen Sumber: SPM dan SP2D UP/TUP Analisis Transaksi: - Karena menambah saldo kas bendahara, BKU debet. 25. a. Referensi Kelompok Akun UP adalah akun-akun yang akan digunakan pada saat transaksi bendahara. Transaksi penggantian uang persediaan (GU) hanya mencatat pengeluarannya saja, tidak mencatat mutasi uang persediaan yang ada. Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah uang muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan 2020, No. Bendahara pengeluaran menerima SP2D Uang Persediaan(UP) sebesar Rp 5. Dokumen-dokumen yang digunakan sebagai dasar dalam melakukan pembukuan adalah: SP2D UP/GU/TU/LS; Bukti transaksi yang sah dan lengkap dan dokumen-dokumen pendukung lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan yang berlaku. . 000,-b. PENERBITAN SP2D UP/GU Bendahara Umum Daerah menerbitkan SP2D yang selanjutnya soft copy SP2D diimportkan ke database simda SKPD 2. Potongan SPM-PTUP adalah jumlah Kotor pada SPM-PTUP tersebut. UP & GU adalah sistem petty cash. Penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) PENCAIRAN DANA APBN Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. bukti transfer bank c. 7. Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) adalah surat perintah yang diterbitkan oleh KPPN selaku Kuasa BUN untuk pelaksanaan pengeluaran atas beban APBN berdasarkan SPM. 1. 4. 1 TAHUN 2004 Pasal 1 BENDAHARA : adalah setiap orang atau badan yang diberi tugas untuk dan atas nama negara/daerah menerima, menyimpan, membayar dan atau mengeluarkan uang/srt berharga/barang-barang milik negara/daerah. Catatan: – Pihak ketiga dibayar tunai Rp 5 juta dan cek atas nama Rp 5 juta. Bukti Ke SKPD Terbitkan SP2D, Form B. Sedangkan dalam mekanisme LS pembayaran kepada rekanan dibayarkan langsung dari rekening kas Negara kepada rekening rekanan tanpa melalui rekening bendahara. Berdasarkan ketentuan dalam PMK 162 Tahun 2013, Bendahara Pengeluaran membukukan. 1. B S BKU hanya membukukan transaksi yang melalui bendahara pengeluaran 6. 109 -4-. Menu “Data Realisasi Penerimaan” memuat tabel-tabel realisasi pendapatan yang disajikan per akun dan per satker. Surat Perintah Bayar yang selanjutnya disebut SPBy adalah dasar pembayaran atas UP yang disetujui dan ditandatangani oleh PPK atas nama KPA. Kelengkapan dokumen untuk penerbitan SP2D-UP/GU/TU/LS yaitu, surat pengesahan SPJ Bendahara Pengeluaran periode sebelumnya, ringkasan pengeluaran. 24. 5. Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPMDi bawah ini adalah Neraca Awal tahun 2019 salah satu SKPD yang ada di Kota Korrona. 10. Terkait pertanggungjawaban UP maka akan ada 2 (dua) jenis dokumen SPM GUP, yaitu : Untuk UP Tunai maka diterbitkan SPM GUP Tunai : SPM-GUP dapat diberikan apabila dana UP telah dipergunakan paling sedikit 50% dari dana UP Tunai yang diterima. Pada tanggal 1 November 2006, diterima SP2D UP oleh Bendahara Pengeluaran, kemudian. Bank Operasional adalah bank umum yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan selaku BUN atau pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan pemindahbukuan sejumlah uang dari Kas Negara ke rekening sebagaimana yang tercantum dalam SP2D. dokumen lainnya. PENERBITAN SP2D UP/GU Bendahara Umum Daerah menerbitkan SP2D yang selanjutnya soft copy SP2D diimportkan ke database simda SKPD 2. Dalam pelaksanaan pengujian dana yang bersumber dari PNBP satker BLU harus melakukan: a. Surat Perintah Pencairan Dana, yang selanjutnya disebut SP2D, adalah surat perintah yang diterbitkan oleh Kuasa BUN kepada bank operasional/kantor pos dan giro berdasarkan SPM untuk memindahbukukan sejumlah uang dari Kas Negara ke rekening pihak yang ditunjuk dalam SPM berkenaan. 666. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh Kuasa BUD berdasarkan SPM. Kesanggupan memotong UP (25%) jika 3 bulan sejak terbitnya SP2D UP tidak mengajukan SPP GU 3. 6. Dalam 1 (satu) bulan sejak disampaikan surat pemberitahuan belum dilakukan pengajuan penggantian UP (revolving UP), maka Kepala KPPN akan memotong UP sebesar 25%. 000. a. Pengajuan SPM-LS Belanja Pegawai. 30. untuk belanja modal 1. c) SP2D atas SPM-GUP Nihil tersebut diterbitkan paling lambat tanggal 231 SIKLUS PENATAUSAHAAN KEUANGAN GU (Ganti Uang Persediaan) KETERANGAN : 1. a. SPTB adalah Surat Pertanggungjawaban Belanja 6. Gross Up PPh21 adalah metode pembayaran gaji karyawan serta tunjangan pajak penghasilan dari badan usaha, kemudian penghasilan neto adalah pemberian gaji ‘bersih’ kepada karyawan setelah penanggungan pajak penghasilan dan lainnya oleh badan usaha. SP3B BLU disampaikan ke KPPN dilampiri: Surat Pernyataan Tanggung Jawab (SPTJ) ADK SP3B BLU.